Sejarah PPKIH

SEJARAH PPKIH (LAW CENTER) DPD RI:

Perkembangan kehidupan politik, hukum, dan ketatanegaraan pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menjadi fase penting bagi proses transisi Indonesia menuju demokrasi mencakup proses perubahan yang mendasar di bidang ketatanegaraan.

Kehadiran DPD diharapkan memberi kontribusi pembenahan kehidupan ketatanegaraan dan mendorong demokratisasi sebagai alternatif solusi atas pola penataan sistem politik yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa terakhir. Kondisi obyektif Negara Indonesia yang mengenal kemajemukan menjadi faktor pendukung adanya kebutuhan sebuah dewan yang secara struktural mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat yang majemuk. DPD dinilai memiliki peran strategis sebagai institusi formal di tingkat nasional yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kehadiran DPD dalam konstelasi politik ketatanegaraan Indonesia dianggap tepat untuk merepresentasikan daerah-daerah dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah dalam kebijakan nasional khususnya menyangkut proses pengambilan keputusan politik terhadap persoalan yang berkaitan langsung dengan daerah serta dapat melahirkan korelasi yang positif dalam menjaga keutuhan wilayah Negara dan Persatuan Nasional.

Dalam  UUD 1945  diatur bahwa fungsi DPD mencakup fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Pada fungsi legislasi sendiri  nampak dari tugas dan wewenangnya, DPD dapat mengajukan kepada DPR dan ikut membahas rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pemerintahan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan mendasarkan kepada hal tersebut maka kehadiran DPD diharapkan mampu mendorong proses legislasi terutama yang berkenaan dengan daerah.

Dengan spirit ini, sebenarnya dimensi hukum sebagai produk politik juga harus melihat tuntutan desentralisasi daerah, dengan menciptakan suatu harmonisasi yang menyeluruh antara peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, penataan dan mekanisme pengelolaan kebijakan memberikan ruang kewenangan yang lebih besar harus diberikan kepada masyarakat dan daerah. Permasalahan yang terjadi di daerah saat ini sangat kompleks dan multidimensional, tidak mungkin diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang terpusat saja. Sudah barang tentu hal ini sangat mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Secara prosedural memang proses legislasi terkait erat dengan desain hukum secara keseluruhan. Desain hukum yang ada saat ini menjadi kental akan muatan politis, hal ini akan sangat dimengerti karena sistem hukum memang tidak mungkin terlepas dari sistem-sistem yang lain. Jika Teori Sibernika yang dikemukakan oleh Talcott Parson ditarik lebih dalam  untuk melihat kedudukan hukum maka produk hukum sesungguhnya bukan murni produk politik semata namun juga merupakan sebuah produk budaya.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan-kebijakan tidak saja diprioritaskan secara terpusat saja. Krisis multidimensional yang melanda bangsa kita ternyata membawa akibat positif bagi terciptanya keadaan masyarakat yang semakin matang. Akibatnya masyarakat tidak akan puas dengan hanya menerima arahan dan mendengar dari Pemerintah Pusat, masyarakat sekarang lebih menginginkan turut serta dalam menentukan nasibnya sendiri.

Dalam kerangka diatas, DPD tergerak untuk mendorong adanya konsepsi pembangunan hukum yang lebih berpihak kepada daerah. Dalam kerangka penyusunan konsepsi pembangunan hukum tersebut, DPD bermaksud untuk membentuk sebuah Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah, yang di dalamnya tidak saja secara statis memuat dokumentasi hukum pusat dan daerah sebagai referensi namun juga secara dinamis berdasarkan konsepsi yang telah disusun berusaha mengkaji, meneliti, dan menindaklanjuti isu-isu strategis yang tengah berlangsung di daerah dalam kaitan perancangan dan pembentukan hukum baik yang sifatnya nasional maupun daerah. Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah ini merupakan sebuah sistem terpadu dalam kaitan pelaksanaan fungsi-fungsi konstitusional DPD.

Melalui proses panjang tersebut maka di pertengahan Tahun 2008 PPUU yang saat itu diketuai oleh Muspani, SH bersama-sama dengan Komisi Hukum Nasional (KHN) mencoba merumuskan riset desain dan kelembagaan Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD. Akhirnya setelah desain kelembagaan Law Center selesai disusun maka pada tanggal 2 Juli 2009 dihadapan Sidang Paripurna melalui Surat Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD/2009 tentang Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD RI.




Partner