Program Kerja Law Center

PROGRAM KERJA LAW CENTER:

  1. Pengembangan Konseptual:
  1. Identifikasi dan Konseptualisasi Hukum Nasional, melalui:
  1. Studi secara menyeluruh terhadap UUD 1945, apa dan bagaimana desain dasar ketatanegaraan kita sekaligus mengkaji keseluruhan UU organik dari perintah langsung UUD  1945 yang sudah tersusun maupun yang belum tersusun.
  2. Studi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang secara formil dan materiil sudah ketinggalan jaman dan utamanya menghambat semangat demokratisasi dan desentralisasi.
  3. Menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk anotasi.
  1. Menyusun desain hubungan pusat dan daerah itu secara menyeluruh, melalui :
  1. Studi  tentang hubungan pusat dan daerah;
  2. Studi tentang konsepsi pemerintahan daerah.
  1. Merumuskan rekonseptualisasi tentang masyarakat adat dengan:
  1. Studi tentang pandangan dan pengaturan tentang sumber daya alam menurut masyarakat adat dan menganalisis apakah aturan perundang-undangan telah memberikan tempat pada hak-hak masyarakat adat;
  2. Mengidentifikasi seberapa jauh hak-hak masyarakat adat mendapat perlindungan dan pengakuan dari Negara serta mencari bentuk perlindungan hukum bagi kelompok masyarakat adat dalam menghadapi keterbatasan akses dalam pembangunan.
  1. Membentuk sistem informasi legislasi dan pusat data dan dokumentasi hukum, melalui:
  1. Membangun pusat data dan dokumentasi hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan ditingkat nasional maupun ditingkat lokal (daerah);
  2. Membangun hosting web site kebijakan hukum pusat dan daerah (interface) untuk kepentingan Anggota DPD dan daerah;
  3. Membangun dan menyusun data sumber daya alam daerah untuk setiap provinsi di DPD dan secara bertahap di Provinsi.
  1. Interface DPD dengan daerah: Mendorong adanya Pusat Studi Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah di  perguruan tinggi daerah;
  1. Sosialisasi konsepsi di perguruan tinggi di daerah;
  2. Memfasilitasi pengkajian oleh perguruan tinggi dalam kerangka implementasi desain dan konsepsi yang telah dihasilkan oleh DPD;
  3. Mendorong adanya Pusat Studi Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah dengan tahapan sebagai berikut: workshop atas desain dan konsepsi yang dihasilkan DPD, pembuatan kontrak kerja atau MoU (memorandum of understanding), dan kerjasama pembentukan kajian dan pusat studi di perguruan tinggi di daerah. Target adanya dukungan secara akademis dari pakar di daerah terhadap masalah-masalah yang berkembang dalam perancangan maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.



Partner