Berita

Penyamaan Persepsi Penyusunan Prolegnas DPD RI

2014-12-12

“Harapan kami rapat gabungan ini dapat membangun kesepakatan diantara kita terkait penyusunan legislasi dari DPD, sehingga ini nanti yang akan menjadi panduan bagi kita dalam penjaringan aspirasi di daerah terkait Prolegnas,” jelas GKR Hemas saat membacakan pengantar rapat gabungan pada Selasa Sore (4/11/2014) di Ruang Rapat PPUU, Kompleks Senayan Jakarta.

Rapat yang dibuka oleh wakil ketua DPD RI, GKR Hemas, ini merupakan rapat gabungan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)  dengan Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV dan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) untuk menyamakan persepsi mengenai penyusunan RUU inisiatif DPD RI. 

Secara garis besar, I Gede Pasek (Ketua PPUU), menjelaskan runtutan proses penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sesuai dengan amanat tata tertib (tatib) DPD. Disebutkan, penyusunan usul prolegnas diawali dengan proses penjaringan aspirasi di daerah, kemudian dibahas dan disalurkan melalui komite secara tertulis untuk dibawakan pada PPUU. 

“Setelah tersusun kita akan mengecek kembali kewenangan kita di DPD, apakah rumpun usulan Undang-undang itu masuk di dalam kewenangan DPD,” kata I Gede Pasek yang juga menyebutkan kelima rumpun kewenangan DPD diantaranya rumpun otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan perimbangan pusat dan daerah

Selain itu, staf ahli PPUU, Estu C Handoyo, ketika diminta pendapatnya menyatakan ada 2 (dua) hal penting dalam konteks kewenangan DPD menurut Putusan MK No. 92 Tahun 2012 yaitu menyangkut pengajuan RUU dan pembahasan RUU. Menurutnya, untuk pengajuan RUU, DPD harus menjadikan Pasal 22 D ayat 1 sebagai point penting untuk diperhatikan, “jangan sampai dalam hal ini, DPD nanti mengajukan RUU yang tidak menjadi kewenangannya,” ujar Estu.

Estu juga menambahkan bahwa secara teoritik terdapat 3 (tiga) arus yang harus diperhatikan dalam rangka pelaksanakan prolegnas ini; 1. Arus permasalahan penting atau crucial yang ada di daerah; 2. Arus kebijakan yang terkait dengan Perancangan Undang-Undang; dan 3. Arus politik atau arus kepentingan daerah.
 


Partner