Berita

Sidang Pleno PPUU: Pembahasan Prolegnas dan Program Law Center 2015

2015-02-12

Rapat Pleno PPUU dengan agenda pembahasan: 1). Penyusuan Prolegnas DPD RI Tahun 2015-2019 serta Prioritas Tahun 2015; dan 2). Penyusunan Program Law Center Tahun 2015.

 

Selasa, 25 November 2014 Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Pleno dengan agenda pembahasan; 1. Pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Usul DPD RI Tahun 2015-2019 dan Prioritas Tahun 2015; 2. Laporan Perkembangan Law Center DPD RI dan Penyusunan Program Law Center Tahun 2015, dan 3. Lain-lain.

Bertempat di Ruang Rapat PPUU, Gedung B DPD RI, rapat dimulai dengan pembahasan matriks Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Prolegnas DPD RI tahun 2015-2019 yang diserahkan oleh Komite IV DPD RI. Dalam matriks, dilaporkan bahwa Komite IV merumuskan dan menetapkan usulan prolegnas sesuai dengan skala prioritas yang terbagi dalam 3 (tiga) Klaster.

Adapun judul RUU pada Cluster I atau Prioritas I yaitu : 1. RUU Pengelolaan Keuangan; 2. RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. RUU Penerimaan Negara dan Daerah Bukan Pajak (PNDB); 4. RUU Dana Transfer Daerah; 5. RUU Badan Usaha Milik Daerah; 6. RUU Perencanaan dan Penganggaran; 7. RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 9 RUU Pajak Penghasilan; dan 10. RUU Perkoperasian.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua PPUU DPD RI, Gede Pasek Suardika ini juga membentuk tim kerja terkait pembahasan Prolegnas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Sidang menetapkan 10 (sepuluh) orang sebagai perwakilan dari DPD RI, “Dari PPUU 6 (enam) orang,  kemudian dari masing-masing komite 1 (satu) orang,” ujar Pasek terkait penentuan wakil tim kerja. 

Sementara untuk laporan perkembangan Law Center, staf ahli menyebutkan beberapa program kerja Law Center untuk tahun 2015, diantaranya : 
1. Penyusunan Anotasi perundang-undangan tahun 2014; 
2. Penyusunan Kompendium Hukum dengan tema pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta hubungan keuangan pusat dan daerah;
3. Eksaminasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah tugas kewenangan DPD RI;
4. Pelaksanaan Penelitian;
5. Workshop konstruksi pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI.(dd)


Partner