Berita

DPR, DPD, dan Pemerintah menyepakati 160 RUU untuk Prolegnas 2015-2019

2015-02-15

Jumat, 6 Februari 2015, Senayan. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI serta Kementrian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) menyepakati 160 RUU untuk menjadi Prolegnas Tahun 2015-2019 serta 37 RUU RUU Prioritas Tahun 2015 dalam kegiatan Rapat Kerja yang dilaksanakan pada Jumat, 6 Februari 2015 lalu. 

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua Baleg Sareh Wiyono, ketiga lembaga tersebut sepakat untuk mengagendakan 160 RUU untuk dibahas pada periode ini dengan mempertimbangkan kesiapan RUU baik secara materi dan konsepsi RUU serta kebutuhan masyarakat.

Rapat Kerja tersebut juga membahas secara khusus kosepsi beberapa RUU yang diusulkan oleh DPD RI seperti RUU tentang Perubahan Atas UU Otsus Papua dan RUU tentang Perlindungan Bahasa dan Kesenian Daerah.

KemenkumHAM memandang konsepsi dari kedua RUU yang diusulkan oleh DPD RI tersebut memang penting akan tetapi perlu penajaman kembali terutama dari sisi kajian yang perlu dilaukan secara komprehensif. Oleh karenanya kedua RUU usul DPD RI tersebut disepakati masuk kedalam long list pembahasan Tahun 2015-2019.

Hasil kesepakatan Rapat Kerja tersebut, setelah ditandatangani bersama akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR Senin, 9 Februari 2015 untuk kemudian disahkan menjadi Keputusan DPR. (dd)


No. Nama File Ukuran Download
1 Prolegnas 2015-2019
Warning: filesize(): stat failed for upload/file/U6N0cw9pdi_prolegnas_20152019pdf.pdf in /home/admlawce/public_html/isi/detail_posting.php on line 93
0 Bytes
Partner