Berita

Test untuk berita law center

2014-12-12

Jakarta, dpd.go.id – Berdasarkan hasil rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada 9 Februari 2015 lalu, terdapat 53 Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015 – 2019 yang masuk dalam lingkup tugas Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Hasil rapat dan konsinyering tersebut dilaporkan Ketua Panita Perancang Undang-Undang (PPUU), Gede Pasek Suardika, dalam Rapat Pleno PPUU, Selasa pagi (10/02/15). “Ada 53 yang menjadi bagian bidang tugas DPD atau terkait dengan usulan DPD, untuk prioritas tahun 2015, tercatat ada 5 RUU yang masuk dalam proses yang akan ditangani,” ujar Pasek. 

Adapun kelima RUU dimaksud adalah RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan RUU Perubahan UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, PPUU mengundang pimpinan masing-masing Komite DPD RI dalam rapat gabungan pada Selasa siang (10/02/15), dengan agenda penyampaian hasil pembahasan Prolegnas bersama DPR dan Pemerintah, serta pembahasan tugas penyusunan RUU.

Dihadiri oleh tiap-tiap perwakilan Komite, rapat digelar di Ruang PPUU, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan di isi dengan pembahasan RUU yang menjadi pertimbangan, pandangan dan pendapat DPD. Dalam kesempatan tersebut, Anang Prihantoro (Senator asal Lampung) menyebutkan untuk menyelaraskan pembahasan RUU dengan anggaran yang tersedia.


Partner